Sosialisasi, Komunikasi, Partisipasi, dan atau Rekruitmen Politik di Indonesia MK. Sosiologi Politik

1.1 Latar Belakang
Dalam sosialisasi politik, terdapat beberapa agen yang dipandang memegang peranan penting, antara lain keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, dan media massa. Sifat sosialisasi politik bervariasi menurut waktu dan lingkungan yang meberinya kontribusi, seperti sifat dari pemerintah dan derajat serta sifat dari perubahan. Pola-pola komunikasi politik adalah komunikasi pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dikembangkan oleh suatu negara menentukan bentuk sosialisasi politik dan partisipasi politik yang terjadi di negara yng bersangkutan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, proses komunikasi terdiri atas pengirim, pesan, dan penerima. Ada beberapa komunikasi politik dalam menentukan corak perilaku insan politik, diantaranya tinjauan umum tentang komunikasi, pola-pola komunikasi politik dan salurannya, dan pembentukan pendapat umum. Partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Didalam suatu masyarakat terdapat orang-orang atau kelompok-kelompok yang bersikap apatis terhadap urusan-urusan politik dan orang-orang yang teralienasi, terasing dari kehidupan politik. Selain itu, terdapat juga orang-orang yang melakukan kekerasan politik. Penting untuk diperhatikan bahwa tanpa komunikasi politik yang efektif, maka aktivitas politik akan kehilangan bentuk. Rekruitmen politik fungsi merupakan salah satu elementer dimana pola dan mekanismenya, yaitu salah satu indikasi kualitas sebuah partai politik. Masalah ini menarik dibahas karena dengan tema ini kita dapat mengetahui perkembangan politik di masyarakat serta proses sosialisasi politik di Indonesia, komunikasi politik yang dijalankan oleh setiap partai yang berbeda-beda, dan rekruitmen politik terhadap masyarakat dalam memperkuat sistem politik setiap partai.

1.2 Perumusan Kajian atau Masalah Rumusan masalah pada makalah yang dibahas dalam makalah ini adalah 1. Bagaimana proses sosialisasi dan partisipasi politik yang tersedia di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana perbedaan sistem politik Indonesia pada masa pemerintahan orde lama dan orde baru dengan masa yang sekarang?
3. Apakah partai politik melakukan rekruitmen secara demokratis untuk ditempatkan pada jabatan-jabatan politis?

2.1 Teori atau Konsep atau Tinjauan Pustaka yang berkaitan Politik merupakan suatu bidang studi khusus tentang cara-cara manusia memecahkan permasalahan-permasalahan bersama dengan manusia yang lain. Pada umumnya apa yang disebut politik itu berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan publik, tujuan-tujuan masyarakat sebagai keseluruhan, dan bukan tujuan-tujuan pribadi seseorang. Yang disebut politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk kegiatan partai politik dan kegiatan individu demi kepentingan bersama. Ada dua macam teori politik, yaitu teori politik yang memiliki dasar moral dan menentukan norma-norma untuk perilaku politik, teori politik yang membahas fenomena dan fakta politik tanpa mempersoalkan. Permasalahan dalam tema ini menggunakan perspektif konflik karena seperti yang diketahui dalam politik terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan didalam mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai sehingga akan mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. 2.2 Analisa dan Pembahasan Melalui sosialisasi politik individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Proses sosialisasi politik melibatkan orang-orang dari generasi tua maupun dari generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini dimana keluarga, sekolah, kelompok kerja, kelompok sebaya, dan media massa berperan sebagai pelaku sosialisasi politik. Dengan proses sosialisasi politik inilah, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Metode sosialisasi dapat berupa pendidikan politik dimana masyarakat mengenal nilai, norma, dan simbol politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidikan, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dalam rangka pemahaman dan pengalaman nilai, norma, dan simbol politik yaang dianggap ideal dan baik. Bagi para politisi, sosialisasi politik tak mungkin dihindari karena mereka harus belajar menjadi politisi yang baik dan bertanggung jawab. Argumentasi Peter L Berger mengungkapkan “Pengertian partisipasi akan sangat terbatas kalau elite dibiarkan mendefinisikan suatu situasi dengan sepenuhnya mengabaikan situasi ini telah didefinisikan oleh mereka yang hidup di dalamnya”. Hal ini berarti, partisipasi mencakup akses warga dengan mendudukkannya sebagai aktor kunci pembuat kebijakan. Dalam partisipasi politik, diperlukan adanya gerakan-gerakan sosial yang berarti berbicara tentang aktivitas kelompok-kelompok sosial dalam menyampaikan aspirasi rmereka kepada para pemimpin masyarakat. Melalui gerakan-gerakan sosial kelompok yang ada dalam suatu masyarakat dapat melibatkan diri dalam politik. Dengan kata lain, gerakan-gerakan sosial merupakan cara kelompok-kelompok yang ada dalam suatu masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tetapi, cara ini bersifat kurang terorganisir, dan tidak kontinu. Cara partisipasi yang lebih terorganisir dan kontinu adalah melalui partai politik. Sosialisasi dan partisipasi politik kaitan hubungannya sangat erat dimana untuk mencapai suatu politik harus belajar terlebih dahulu tentang dunia perpolitikan yang kemudian bisa berpartisipasi didalam partai. Misalnya, seseorang yang mengajukan diri sebagai anggota legislatif, dia harus belajar dulu tentang politik, kemudian baru bisa berpartisipasi dalam partai dengan melakukan kampanye. Pada masa orde lama, Soekarno memakai sestem demokrasi terpimpin. Dalam sistem politik ini, struktur fungsi dan mekanisme yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem “Trial dan Error” yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yag cepat berkembang. Sistem politik pada periode orde baru sangat disayangkan karena wawasan kebanyakan yang sangat lemah dan bersifat dogmatis atau doktrin yang terlalu berlebihan. Politik di Indonesia lahir Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela dengan adanya ketidakadilan dalam sosial, baik pemerintah maupun rakyat kecil sehingga timbullah korupsi yang menimbulkan kurangnya membangun keterbukaan politik. Misalnya, posisi sebagai incumbent membuat Atut dan Jawara kelompok Rawu leluasa memaksimalkan posisinya sebagai Plt. Gubernur untuk meraih dukungan seluas mungkin. Aspek yang pertama kali “dibenahi” adalah menjadikan birokrasi sebagai mesin politik yang loyal dan kuat. Salah satu yang mencuat ke publik adalah pergantian sekda dari Chaeron Muchsin ke Hilman Nitiamidjaja dan pencopotan 12 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Pergantian yang dilaksanakan menjelang Pilgub langsung menimbulkan banyak praduga bahwa itu adalah upaya Atut membersihkan loyalis Djoko dan menjamin mesin birokrasi berpihak padanya. Sistem politik pada saat ini sudah semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang saling bersaing antar satu partai dengan partai yang lainnya. Kemajuan ini dapat dilihat daripada masa reformasi tahun 1998 telah membuka peluang masyarakat mendirikan partai, dan menghadapi pemilu 1999 dengan hadirnya partai politik sebanyak 48 partai yang terdiri dari lima besar partai politik saat itu, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Namun, ada satu hal yang belum berubah dalam budaya politik di Indonesia, yaitu masih kuatnya budaya politik primordial, masyarakat masih menggantungkan aspirasi politiknya kepada tokoh karismatik sehingga ke arah demokratisasi. Dengan adanya banyak partai inilah menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat karena mereka memiliki keraguan terhadap kader-kader yang berperan dalam partai tersebut. Partai politik melakukan rekruitmen secara demokratis dimana partai politik harus melaksanakan rekruitmen yang adil, transparan, dan demokratis. Hal itu dilakukan pada dasarnya untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk menyejahterahkan dan menjamin kenyamanan dan kemanan hidup setiap warga negara. Partai politik yang memiliki kader-kadernya melakukan rekruitmen secara demokratis akan menentukan tempat atau jabatan yang sesuai dengan kemampuan kualitas dari partai politik itu sendiri. Dalam tema ini mendukung suatu perspektif konflik karena terjadi persaingan dan perdebatan antar kader dan partai untuk mencapai suatu tujuan tertentu dimana mereka merebutkan posisi penting sehingga sering terjadi keributan dalam membahas integrasi. 3.1 Kesimpulan Setiap negara memiliki nilai-nilai dan etika politik yang dipandang baik yang berlaku dinegara yang bersangkutan terutama Indonesia. Partai politik harus memerankan fungsinya dengan menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku kepada warga negara. Selain itu, diperlukan juga komunikasi politik dalam mengomunikasikan informasi, isu, gagasan, dan program-program partai sehingga dapat diketahui oleh rakyat. Dalam partai juga diperlukan partisipasi antara kader-kader politik dengan masyarakat. Partai politik juga membuat suatu kebijakan terhadap kader-kader politik melalui rekruitmen politik yang berkualitas serta penerapan demokrasi yang baik. 3.2 Saran Sebaiknya dalam pembangunan Indonesia lebih baik lagi dengan cara kembali lagi kondisi partainya pada tahun 1977-1997 yang jumlahnya hanya tiga partai, yaitu Golkar, PDI, dan PPP dibandingkan masa yang sekarang jumlah partainya sebanyak 12 partai. Semakin banyak partai, maka semakin berkurangnya kinerja dan pelaksanaan kadernya dalam partai. Semakin banyak partai, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam suatu partai. DAFTAR PUSTAKA Maran. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Basrowi, dkk. 2012. Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fejournal.undip.ac.id%2Findex.php%2Fpolitika%2Farticle%2Fdownload%2F156%2F102&ei=64leUviwK4aLrQfpkoCgCw&usg=AFQjCNH7yswXXI-AOBzPTaEy8JG-ol9Q5g&sig2=P1oX3cAf7mkRIYiilSox2w&bvm=bv.54176721,d.bmk