Sosiologi Politik

Sosialisasi Politik

Pengertian sosialisasi politik, secara sederhana dapat dipahami melalui menambahkan atau mengaitkan definisi yang ada tentang sosialisasi dengan politik. Dengan memasukkan konsep politik para ahli, maka definisi sosialisasi politik dengan menggunakan pemikiran Brinkerhoff dan White adalah “suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan dalam institusi politik.” Jadi, kesimpulan tentang sosialisasi politik adalah suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku esensialdalam kaitannya dengan politik agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik

Dalam sosialisasi politik, terdapat beberapa agen yang dipandang memegang peranan penting, antara lain keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, dan media massa. Didalam sosialisasi keluarga, pola sosialisasinya dapat berlangsung dalam dua bentuk, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipasif. Sosialisasi represif dimana menekankan pada kepatuhan anak, penghukuman terhadap perilaku yang keliru, komunikasi sebagai perintah, dan lain-lain. Sosialisasi partisipasif menekankan pada otonomi anak dan memberikan imbalan terhadap perilaku anak yang baik. Pola sosialisasi politik yang berbeda ini akan memengaruhi anak dalam tingkat kemandirian, kepemimpinan, dan kemampuan dia untuk bekerja dengan orang lain. Dalam kaitannya dengan sosialisasi politik, anak yang mengalami sosialisasi akan sangat memerhatikan posisi merek sta dalam hubungan dengan orang lain. Mereka akan sangat sadar dengan posisi mereka dalam kaitannya dengan kepemilikan kekuasaan. Mereka akan memperlakukan orang lain sesuai dengan status sosial ekonomi termasuk jabatannya mereka. Sifat sosialisasi politik bervariasi menurut waktu dan lingkungan yang meberinya kontribusi, seperti sifat dari pemerintah dan derajat serta sifat dari perubahan.

Ada beberapa hal dalam mendiskusikan sekolah sebagai agen sosialisasi, diantaranya sekolah sebagai sistem sosial, gaya kepemimpinan guru, dan learner-centered versus teacher-centered. Agar sistem sosial berfungsi efektif sebagai satu kesatuan harus terdapat paling kurang suatu tingkat solidaritas diantara bagian atau individu yang termasuk didalamnya. Sistem sosial seperti halnya sistem yang lain, memiliki persyaratan fungsional AGIL. Dalam sistem sosial, kebutuhan fungsional AGIL diemban beberapa subsistem, seperti sistem ekonomi polity (sistem politik), societal (sistem masyarakat), dan fiduciary.

Gaya kepemimpinan guru disekolah dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu otokratik, demokratik, dan laisser-faire. Gaya kepemimpinan guru disekolah dapat memengaruhi cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak siswa dikemudian hari.

                                                       

Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan suatu elemen yang dinamis dan yang menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Pola-pola komunikasi politik adalah komunikasi pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dikembangkan oleh suatu negara menentukan bentuk sosialisasi politik dan partisipasi politik yang terjadi di negara yng bersangkutan. Dalam hal ini, komunikasi politik menentukan corak perilaku insan politik. Partai politik sebagai komunikator yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik dinegara totaliter, tetapi juga menyampaikan inspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Dalam bentuknya yang paling sederhana, proses komunikasi terdiri atas pengirim, pesan, dan penerima. Ada beberapa komunikasi politik dalam menentukan corak perilaku insan politik, diantaranya tinjauan umum tentang komunikasi, pola-pola komunikasi politik dan salurannya, dan pembentukan pendapat umum.

Penting untuk diperhatikan bahwa tanpa komunikasi politik yang efektif, maka aktivitas politik akan kehilangan bentuk. Untuk itu, sumber pesan, misalnya seorang calon presiden atau seorang calon legislatif dituntut untuk menyampaikan pesan yang jelas kepada para pendukungnya dan masyarakat luas. Bentuk komunikasi ini dapat disampaikan melalui media elektronik atau media massa, misalnya koran, majalah, radio, televisi.

Jika di negara-negara demokratis, terutama di negara industri maju diberlakukan prinsip komunikasi bebas, maka di negara-negara totaliter dan otoriter diberlakukan sistem pengawasan yang sangat ketat berbagai saluran komunikasi. Pengawasan yang ketat tersebut dimungkin karena rezim yang berkuasa memang mampu mengendalikan isi informasi yang disebarluaskan oleh media massa.

Seorang diktator atau seorang tiran memang sangat berkepentingan dengan pembentukan pendapat umum yang sesuai dengan garis politik yang ditetapkan.

Robert Lane dan David Sears berpendapat bahwa pendapat umum memberikan pengarahan. Ini berarti, bahwa beberapa individu akan menyetujui satu pandangan tertentu, sedangkan individu yang lain menentangnya.

Ciri-ciri dari pendapat adalah intensitas dan pentingnya masalah. Pendapat yang kuat akan lebih sering dilontarkan ketimbang pendapat yang dianggap kurang kuat. Pendapat yang kuat itu secara efektif memengaruhi perilaku orang yang mempercayainya.

REFERENSI

Dr. Basrowi, dkk. 2012. Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia.

Maran. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.